2 Reaksi Istana dan DPR Dengar MK Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan Nasional

Reaksi Istana dan DPR Dengar MK Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Istana Kepresidenan dan DPR merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
MK
memutuskan anggaran
MBG
harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya, paling lambat pada 2028.
MK menegaskan bahwa MBG tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.
“Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN,” kata Enny Nurbaningsih, dalam sidang putusan pada Kamis (30/7/2026).
Berikut adalah respons dari pihak
Istana Kepresidenan
RI dan
DPR
terhadap putusan dari hakim konstitusi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara perihal putusan MK agar
anggaran MBG
dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN.
Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi tersebut. Akan tetapi, pihak Istana belum menerima salinan putusannya, mengingat mereka sedang berada di luar Ibu Kota Jakarta.
“Terima kasih, kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan. Tapi memang, yang pertama, karena kami posisi sedang di luar kota, secara resmi kami belum menerima salinan keputusan tersebut,” ujar Prasetyo saat ditemui di gerbong KA Nusantara Explorer, ketika sedang melintas di kawasan Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Prasetyo menyampaikan, apapun keputusan MK, Istana akan menghormati dan mempelajarinya.
Yang pasti, Prasetyo mengingatkan, persoalan anggaran tidak berdiri sendirian, melainkan melibatkan banyak kementerian dan DPR.
“Dan tentu saja apapun keputusan MK tentu kita hormati nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi besar-besaran, setelah MK memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Politikus Golkar itu mengatakan, efisiensi tersebut diperlukan agar Program MBG tetap berjalan meski pemerintah harus menyesuaikan skema penganggarannya setelah putusan MK.
“BGN harus melakukan efisiensi besar-besaran supaya program MBG tetap berjalan, antara lain dengan melakukan refocusing, membatasi pembangunan dapur baru, dan memperbaiki tata kelola MBG,” kata Yahya kepada
Kompas.com
, Kamis (30/7/2026).
Yahya menyatakan, Komisi IX DPR RI menghormati putusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan.
Oleh karena itu, lanjut Yahya, pemerintah dan DPR juga perlu mencari solusi agar keberlangsungan program MBG tetap terjaga. Terlebih, pembahasan anggaran masih berlangsung antara pemerintah dan DPR.
“Kedua, pemerintah dan DPR harus mencari solusi agar program MBG tetap bisa berlangsung. Karena anggaran sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah,” jelas dia.
Yahya menilai MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Untuk itu, dia berharap program tersebut tetap dapat dilanjutkan.
Dia menambahkan, tindak lanjut mengenai skema anggaran Program MBG akan dibahas BGN bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Agustus mendatang.
“Karena soal anggaran, nanti akan dibahas BGN bersama badan anggaran pada bulan Agustus,” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Charles Honoris meminta pemerintah menggunakan indikator gizi yang valid untuk mengevaluasi program MBG
Menurut politikus PDI-P itu, program dengan anggaran besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Bila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, lanjutnya, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI.
“Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi,” ujar Charles kepada
Kompas.com
, Kamis (30/7/2026).
Charles menegaskan, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi MBG harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat. Dengan demikian, manfaat program tersebut dapat diukur secara objektif.
‘ + p + ‘
Maaf, terjadi kesalahan saat memproses pertanyaan Anda. Silakan coba lagi.
Maaf, terjadi kesalahan saat memproses pertanyaan Anda. Silakan coba lagi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.